Keadilan Ekologis dan Kerentanan Berlapis: Telaah Aktivitas Pertambangan Batu di Lampung Tengah melalui Lensa Mubadalah
Oleh:
Nur Aeni, M.E
Dilema pembangunan antara akumulasi kapital jangka pendek dan keberlanjutan ekologis kerap kali mengabaikan kelompok yang paling rentan di tingkat tapak. Di wilayah barat Kabupaten Lampung Tengah—sebuah kawasan perbukitan yang kaya akan potensi bahan galian golongan C seperti andesit dan kapur—aktivitas pertambangan batu tidak hanya memicu degradasi lingkungan, tetapi juga melanggengkan ketimpangan struktural yang berdampak berlapis pada perempuan dan anak.
Jika esai sebelumnya menyoroti ketimpangan secara umum, pendekatan Mubadalah (kesalingan, resiprositas, dan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan) mengajak kita melihat bahwa krisis ekologis akibat pertambangan tidak dirasakan secara netral-gender. Beban ganda (triple burden) akibat rusaknya lingkungan justru jatuh paling berat di pundak perempuan dan anak-anak yang memikul konsekuensi sosial-ekologis secara langsung.
Dalam pandangan teoretis Schlosberg (2007), keadilan lingkungan mencakup distribusi manfaat dan beban, prosedur yang adil, serta pengakuan terhadap kelompok terdampak. Ketika diintegrasikan dengan prinsip Mubadalah—sebuah etika relasional yang dikembangkan dalam pemikiran Islam progresif untuk menegakkan keadilan, kesalingan, dan kemaslahatan bersama tanpa diskriminasi—maka tata kelola sumber daya alam harus diuji ulang, Apakah aktivitas ekonomi ini menindas atau justru merusak hak dasar kelompok rentan?
Pertambangan ekstraktif di Lampung Tengah selama ini dikendalikan oleh relasi kuasa yang timpang (didominasi oleh pemilik modal dan pembuat kebijakan laki-laki di tingkat pusat). Sementara itu, perempuan pedesaan dan anak-anak yang menjadi penopang utama reproduksi sosial keluarga dan masa depan komunitas justru diposisikan sebagai sacrifice zone (zona pengorbanan) tanpa ruang partisipasi yang memadai.
Aktivitas peledakan (blasting), truk pengangkut material yang lalu-lalang di jalur Padang Ratu–Kalirejo, serta operasional stone crusher (pemecah batu) memicu dampak multidimensional yang secara spesifik mendiskriminasi perempuan dan anak. Perbukitan barat Lampung Tengah adalah daerah tangkapan air (catchment area) vital. Rusaknya lapisan akuifer dan pencemaran sumber mata air membuat sumur-sumur warga mengering. Dalam pembagian peran sosial yang ada, perempuan menanggung beban domestik untuk penyediaan air bersih rumah tangga. Ketika air bersih hilang, perempuan harus berjalan lebih jauh atau mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air, yang sekaligus memangkas waktu istirahat, kesehatan reproduksi, dan kesempatan ekonomi mereka.
Krisis air bersih akibat aktivitas pertambangan di wilayah perbukitan pedesaan bukan sekadar masalah lingkungan teknis, melainkan isu ketimpangan gender dan hak asasi yang paling mendasar. Dalam struktur masyarakat agraris, fungsi pemeliharaan kehidupan (social reproduction) sebagian besar diemban oleh perempuan.
Ketika akuifer terpotong, sumber air mengering, atau air terkontaminasi oleh debu dan pencemaran tambang, dampaknya langsung meluas ke dua dimensi utama kehidupan perempuan, kesehatan reproduksi dan eskalasi beban kerja domestik. Dampak Langsung pada Kesehatan Reproduksi Perempuan Ketersediaan air yang cukup dan bersih (sanitation and hygiene) merupakan syarat mutlak bagi kesehatan organ reproduksi perempuan dalam setiap fase biografinya.
Risiko Infeksi Organ Intim dan Saluran Kemih, pada masa menstruasi, pascamelahirkan, maupun kehidupan seksual sehari-hari, perempuan membutuhkan pasokan air bersih berkesinambungan. Ketika air bersih langka, perempuan sering kali terpaksa menghemat penggunaan air atau menggunakan air yang sudah tercemar partikulat dan endapan mineral. Hal ini memicu infeksi jamur (candidiasis), infeksi bakteri pada vagina (bacterial vaginosis), hingga Infeksi Saluran Kemih (ISK) yang kronis.
Kerentanan pada Masa Kehamilan dan Pascapersalinan, ibu hamil dan menyusui membutuhkan asupan cairan dan tingkat higienitas yang jauh lebih tinggi. Penggunaan air yang terkontaminasi debu tambang atau logam berat memicu komplikasi pencernaan dan infeksi kulit, yang secara tidak langsung berdampak buruk pada asupan nutrisi janin. Selain itu, proses persalinan dan perawatan nifas yang dilakukan dalam kondisi krisis air bersih meningkatkan risiko infeksi pascapersalinan (sepsis neonatal/maternal). Stres Psikologis dan Malu Sosial (Menstrual Stigma), ketidakmampuan menjaga kebersihan diri saat menstruasi akibat keterbatasan air menimbulkan tekanan mental yang hebat, kecemasan berlebih, serta rasa malu (dignity loss), terutama bagi remaja perempuan yang terganggu aktivitas sekolah dan kesehariannya.
Escalation Beban Kerja dan Depresiasi Kualitas Hidup (Care Work), dalam kerangka pembagian kerja tradisional, tugas mengelola rumah tangga, memasak, mencuci, merawat anak/lansia, dan memastikan ketersediaan air domestik dibebankan kepada perempuan. Peningkatan Durasi dan Beban Fisik Mengambil Air. Saat sumur-sumur warga mengering akibat pengerukan lapisan tanah oleh pertambangan, perempuan harus mencari sumber air alternatif yang lokasinya jauh lebih jauh dari permukiman. Aktivitas mengangkut ember/jeriken air berat secara berulang-ulang (water fetching) memicu keretakan tulang belakang, nyeri otot kronis (muskuloskeletal), serta kelelahan fisik ekstrem (physical depletion).
Partikulat debu halus (PM_10 dan PM_2.5) dari aktivitas pemecahan batu dan jalanan berdebu menyebar ke permukiman sekitar. Anak-anak dan lansia perempuan adalah kelompok yang paling rentan penyakit. Ibu rumah tangga juga menghadapi beban ganda ketika harus merawat anak-anak yang sakit di tengah keterbatasan fasilitas kesehatan desa. Beban ganda perawatan anggota keluarga yang Sakit akibat Air yang tercemar debu dan mineral tambang memicu berbagai penyakit berbasis air (water-borne diseases) dan pernapasan (ISPA) pada anak-anak serta lansia. Ketika anggota keluarga jatuh sakit, perempuanlah yang menanggung beban domestik tambahan untuk merawat mereka, yang semakin menguras energi fisik dan finansial keluarga.
Dampak aktivitas pertambangan batu di wilayah barat Lampung Tengah terhadap anak-anak tidak hanya menyentuh dimensi kerentanan fisik, tetapi merusak struktur psikologis, hak atas pendidikan, dan masa depan tumbuh kembang mereka secara mendasar. Ketika bentang alam diubah secara drastis demi kebutuhan industri ekstraktif, anak-anak menanggung konsekuensi kumulatif dari ruang hidup yang tercemar dan tidak aman.
Trauma Psikologis dan Hilangnya Rasa Aman (Psychological Harm), kerusakan lingkungan dan mobilitas industri ekstraktif menciptakan atmosfer ketakutan yang dialami anak-anak secara terus-menerus. Ancaman ruang jalan sekolah, Jalur transportasi utama—seperti poros Padang Ratu–Kalirejo—diisi oleh truk-truk pengangkut batu berkapasitas besar (overdimension and overload). Debu yang membatasi jarak pandang, suara bising mesin berat, serta laju armada di jalan yang sempit dan rusak menciptakan kecemasan psikologis harian bagi anak-anak saat berjalan atau berkendara menuju sekolah.
Ancaman bencana Hidrometeorologi, hilangnya tutupan vegetasi dan terkelupasnya lereng perbukitan meningkatkan risiko longsor dan banjir bandang saat musim hujan. Kebisingan dari peledakan batu (blasting) serta ancaman akumulatif material runtuhan perbukitan menanamkan trauma laten, membuat rasa aman anak-anak di dalam rumah maupun lingkungan permaianan menjadi runtuh.
Kerusakan Infrastruktur dan Hambatan Mobilitas, rusaknya fasilitas jalan desa akibat tonase kendaraan berat sering kali memperlambat atau membahayakan akses menuju sekolah, terutama pada musim hujan saat jalan berubah menjadi jalur lumpur licin dan berlubang dalam. Tekanan Kemiskinan Ekstrem dan Risiko Pekerja Anak (Child Labor), degradasi lingkungan berujung pada lumpuhnya mata pencaharian utama masyarakat pedesaan, yang membawa implikasi langsung pada struktur ekonomi keluarga.
Karena itu, pendekatan Mubadalah (kesalingan) dalam tata kelola lingkungan hidup bisa digunakan untuk menemukan bentuk operasional sebagai salah satu metodologi keagamaan dan sosial yang dikembangkan oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Paradigma KUPI tidak melihat isu lingkungan, agraria, dan pertambangan sebagai urusan teknis-ekonomis semata, melainkan sebagai persoalan teologis, kemanusiaan, dan kemaslahatan (hifdz al-bi’ah dan hifdz al-nafs—penjagaan lingkungan serta penjagaan jiwa).
Dalam tradisi KUPI, pengambilan kebijakan publik tidak boleh bersifat sepihak atau top-down karena hal tersebut melahirkan ketidakadilan struktural. Penerapan Prinsip Kesaksian dan Pengalaman Nyata (The Lived Experience). Audit lingkungan dan sosial (AMDAL/UKL-UPL) sering kali hanya melibatkan para teknokrat dan pemilik modal laki-laki, sementara suara perempuan di tingkat tapak diabaikan. Paradigma KUPI mewajibkan agar pengalaman langsung perempuan yang merasakan langsung sumur mengering, debu yang mencemari makanan, dan anak-anak yang jatuh sakit—dijadikan sebagai basis data yang sah (mu’tabar) dalam menilai dampak lingkungan.
Keadilan Prosedural berbasis musyawarah partisipatif, evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus melibatkan forum musyawarah yang setara antara warga laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak boleh hanya diposisikan sebagai pendengar pasif, melainkan sebagai subjek penentu yang memiliki hak veto moral dan sosial terhadap aktivitas yang merusak ruang hidup mereka.
Kemudian pemulihan Ekosistem dan Perlindungan Hak Dasar sebagai Mabsad (Penolakan Kerusakan). Prinsip dasar yang diusung oleh KUPI berpegang pada kaidah: dar’ul mafasid muqoddamun ‘ala jalbil masholih (menolak kerusakan atau bahaya harus didahulukan daripada mencari keuntungan). Kerusakan ekosistem air dan tanah oleh pertambangan batu adalah bentuk mudharat (bahaya) massal yang melanggar hak-hak dasar manusia (hifdz al-nafs dan hifdz al-mal). Dalam kerangka KUPI, perusahaan tambang yang tidak melakukan reklamasi dan pemulihan air bersih telah melakukan tindakan zalim secara ekologis.
Tidak kalah penting soal peringanan Beban Reproduksi Sosial Perempuan. Pemulihan sumber daya air bukan sekadar penanaman pohon kembali, melainkan pengembalian hak perempuan atas waktu, kesehatan, dan martabat kemanusiaannya. Ketika air bersih pulih, beban ganda perempuan (triple burden) berkurang, sehingga mereka memiliki ruang untuk mengaktualisasikan diri dan merawat tumbuh kembang anak secara optimal. KUPI menempatkan kemandirian ekonomi perempuan sebagai pilar penting dalam mewujudkan keluarga dan masyarakat yang bermartabat (al-maslahah al-‘ammah).
Nur Aeni, M.E, adalah Ketua PC Fatayat NU Lampung Tengah, sekaligus mahasiswi Program Doktoral Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
