LAMPUNG TENGAH – Dalam hitungan bulan, seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang telah memiliki hak pilih akan ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi lima tahunan, termasuk didalamnya adalah peran komunitas, organisasi massa, peran aktif civil society, tidak lain diantara didalamnya adalah peran dari jamiyyah perkumpulan Nahdlatul Ulama.
Terima kasih kepada Bawaslu Lampung Tengah kami dari unsur keluarga besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Lampung Tengah telah di undang dalam diskusi terbatas “Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Partsipatif”
Hal tersebut disampaikan salah satu unsur keluarga besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Lampung Tengah, Bendahara Fatayat NU Lampung Tengah, Siti Sa’diyah, S.Sos, dalam diskusi terbatas “Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Partsipatif” yang diselenggarakan oleh
Bawaslu Lampung Tengah, beberapa waktu lalu, Kamis (12/10/2023) pagi, di Café Moonbee, Bandar Jaya, Terbanggi Besar, Lampung Tengah.
Pemateri dalam diskusi terbatas “Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Partsipatif” adalah Dr. Wahyu Iryana, dosen UIN Raden Intan Lampung dan Eko Pranoto, S.Pd, pengamat demokrasi Lampung Tengah sekaligus perhimpunan pemilih Indonesia.
Dr. Wahyu Iryana, menjelaskan, pengawasan pemilu partisipatif adalah mampu memahami segala seluk-beluk dalam pemilu, mulai dari geografis, jumlah desa / jumlah kecamatan sekaligus memahami berapa jumlah partai politik yang ada di Indonesia.
“Peran ormas dan OKP semuanya terlibat dalam prosesnya pengawasan partisipatif. Seluruh elemen masyarakat berpartisipasi, tujuannya adalah, antaralain; meningkatkan Pemilu 2024 yang adil, meningkatkan partisipasi pemilih, mendorong demokrasi inklusif,” tambahnya.
“Pendidikan politik kepada masyarakat adalah sebuah keniscayaan, tentang antaralain; tanggal pencoblosan, netralitas ASN, dan lain-lain,” tambahnya.
“Para pemilih pemula juga perlu adanya pendampingan, pemilu yang lebih partisipati, juga yang lebih penting peran peninjau pemilu, menjaga netralitas dan independensi, melaksanakan tugas dengan profesional,” tambahnya.
“Dengan hadirnya pengawasan pemilu partisipatif adalah, mengurangi kecurangan pemilu 2024, tidak ada yang dirugikan, memastikan Pemilu 2024 yang transparan dan terakhir, adalah mendukung tercipta iklim pendidikan demokrasi di Indonesia,” tutupnya.
Eko Pranoto, S.Pd, pengamat demokrasi Lampung Tengah sekaligus perhimpunan pemilih Indonesia, menjelaskan, kita warga masyarakat ikut mensukseskan pesta demokrasi Indonesia pada 14 Februari 2024 yang akan datang.
Kita mafhumi bersama, proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia adalah adalah terdiri dari; KPU sebagai pelaksana, Bawaslu sebagai pengawas dan DKPP, bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
“Dengan pemilu partisipatif, kita menjadi pemilih cerdas, menjadi pengawas partisipatif, menjadi pelopor dengan menolak segala politik uang, menjadi pemilih rasional, dan menjadi bagian dari penentu kebijakan sosio kultural,” tutup mantan Ketua Umum PMII Cabang Metro ini.
Unsur keluarga besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Lampung Tengah yang di undang dalam diskusi terbatas “Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Partsipatif” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Lampung Tengah, antaralain; PCNU Lampung Tengah, Muslimat NU, GP Ansor, Fatayat NU, IPNU, IPPNU, PMII, IKA PMII,
(REDAKSI)
